Koperasi lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mengatasi eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi yang dialami oleh kelas pekerja dan petani pada abad ke-19. Di Inggris, tepatnya di kota Rochdale pada tahun 1844, sekelompok penenun wol yang dikenal sebagai “Rochdale Pioneers” mendirikan koperasi pertama yang menjadi cikal bakal gerakan koperasi modern dunia. Mereka berjumlah 28 orang yang bekerja di pabrik tekstil, menghadapi kondisi kerja yang buruk, upah rendah, dan harga barang yang melonjak akibat monopoli para pedagang.
Dengan modal awal sebesar 28 pound sterling—masing-masing member menyetor satu pound—mereka membuka toko kelontong kecil di Toad Lane, Rochdale, yang menjual gula, tepung, mentega, dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga terjangkau.
Prinsip Rochdale: Fondasi Gerakan Koperasi Global
Keberhasilan koperasi Rochdale tidak terlepas dari penerapan tujuh prinsip yang kemudian dikenal sebagai “Prinsip Rochdale”. Prinsip-prinsip ini mencakup keanggotaan terbuka dan sukarela, pengendalian demokratis oleh anggota (satu orang satu suara), pembagian keuntungan proporsional dengan jumlah transaksi anggota (bukan berdasarkan modal), pembayaran bunga terbatas atas modal, netralitas politik dan keagamaan, pengembangan pendidikan anggota, serta operasi berbasis uang tunai. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan universal bagi perkembangan koperasi di seluruh dunia dan terus dipertahankan hingga kini, meskipun telah mengalami beberapa penyesuaian sesuai perkembangan zaman.
Penyebaran dan Evolusi Gerakan Koperasi
Dari Rochdale, semangat koperasi menyebar ke berbagai negara Eropa dan Amerika pada pertengahan abad ke-19. Di Jerman, Friedrich Wilhelm Raiffeisen dan Hermann Schulze-Delitzsch mengembangkan model koperasi kredit dan koperasi petani yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat pedesaan. Di Amerika Serikat, koperasi pertanian dan koperasi listrik pedesaan berkembang pesat untuk membantu petani kecil menghadapi dominasi perusahaan besar.
Koperasi dalam Konteks Ekonomi Kerakyatan Indonesia
Di Indonesia, koperasi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20, namun baru berkembang signifikan setelah kemerdekaan dengan ditetapkannya UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkembangan Perkoperasian, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 25 Tahun 1992. Koperasi dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1).
Pemerintah Orde Baru pada tahun 1970-an dan 1980-an secara masif mendorong pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai bagian dari program pembangunan pedesaan. Meskipun banyak KUD yang kemudian mengalami kegagalan akibat intervensi birokrasi yang berlebihan dan kurangnya otonomi pengelolaan, semangat koperasi tetap hidup di kalangan masyarakat. Saat ini, Indonesia memiliki jumlah koperasi terbesar di dunia dengan lebih dari 100 ribu koperasi aktif, meskipun tantangan dalam hal tata kelola profesional, akses permodalan, dan adaptasi teknologi digital masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar koperasi dapat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat yang efektif.
